Simak deretan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dihapus per 2024 saat diterapkan skema single salary. Bisnis.com, SOLO - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan akan ada perubahan skema penggajian PNS pada 2024. Nantinya, para PNS/ASN hanya akan menerima penghasilan dengan ke Gambaran dari Analisis Dampak Kebijakan Pengertian Kebijakan Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu policy, dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis artinya kota (city). Istilah kebijakan juga sering disebut dengan kebijaksanaan (Wisdom), penggunaan kata wisdom dianggap tidak tepat oleh berapa pakar karena wisdom memiliki makna tersendiri dalam bahasa c. Besaran Tunjangan Kinerja pada setiap Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tabel 1. Kelas Jabatan dan Besaran Nilai Tunjangan Kinerja NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1 2 3 1. 17 Rp29.085.000,00 2. 16 Rp20.695.000,00 3. 15 Rp14.721.000,00 jdih.kpu.go.id Berikut daftar 5 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menawarkan tunjangan tertinggi: 1. Direktorat Jenderal Pajak. Meski masih di bawah naungan Kementerian Keuangan, tunjangan yang diterima PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbeda dari kementerian induknya. Bahkan, sempat diwacanakan agar DJP diusulkan menjadi kementerian Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-7/PB/PB.3/2023 tanggal 11 April 2023 hal sebagaimana pada pokok surat, maka terkait pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja Kementerian Negara/ Lembaga disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kebijakan pemberian tunjangan kinerja pegawai pada K/L ditetapkan dalam Peraturan Sebagai informasi, UMR Kota Bandung disahkan melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023. UMR Kota Bandung 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 273.601,91 daripada UMR Kota Bandung tahun 2022, yakni Rp 3.774.860,78. Dengan begitu, gaji UMR Bandung tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,20 Struktur Organisasi. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Barat. Dokumen Hukum. Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Gubernur. Peraturan Bersama Gubernur. Peraturan DPRD Provinsi. Keputusan Gubernur. Keputusan DPRD Provinsi. Bandung – Selasa (22/11/2022), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II mengadakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan teknis integrasi belanja pegawai pada satker Kemenag dan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Acara dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh PPSPM, Operator GPP Satker, Operator Komitmen xi4LXn.